Program pendidikan Sekolah Demokrasi di Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah program pendidikan dan pelatihan demokrasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang akan dilaksanakan oleh MELANIA Foundation. MELANIA Foundation adalah sebuah organisasi Nirlaba berkedudukan di Makassar dan berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan menjadi lembaga pelaksana (Implementing Agency) pendidikan sekolah demokrasi tersebut. Terdapat 5 Provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan ini yaitu: Sulawesi Selatan  (Kabupaten Jeneponto), Jawa Timur (Kabupaten Malang), Nusa Tenggara Timur (Kebupaten Lembata), Banten (Kota Tanggerang), dan Lampung (Kabupaten Banyu Asin). Lembaga penanggungjawab tertinggi pendirian sekolah demokrasi ini di Indonesia adalah Komunitas Indonesia untuk Demokrasi yang disingkat KID atau dinamakan Komite Pengarah Nasional (KPN) berkedudukan di Jakarta. Program ini didanai dari  Hibah The Nederlands Institute of Multiparty Democracy (NIMD) berkedudukan di Belanda. Tugas akhir dari penyelenggaraan Sekolah Demokrasi ini adalah Lembaga Pelaksana (MELANIA Foundation) membentuk Sekolah Demokrasi di Kabupaten. Tujuan sekolah demokrasi adalah melaksanakan transformasi nilai, pengetahuan, dan keterampilan serta konsep-konsep demokrasi di Indonesia melalui sejumlah kegiatan pelatihan. Peserta yang menjadi target untuk mencapai tujuan tersebut adalah orang-orang muda strategis yang mencakup ke empat pranata demokrasi utama; yaitu, partai politik, politisi, pelaku bisnis, dan rakyat dalam civil society.

MELANIA Foundation melakukan kegiatan dalam delapan fase yaitu; (1) klarifikasi tujuan, (2) analisis dan identifikasi variabel, (3) penjabaran indikator kompetensi, (4) analisis dan identifikasi sumberdaya dan strategi instruksional, (5) pengembangan materi dan metodologi, (6) penyampaian materi pembelajaran, (7) monitoring dan evaluasi, dan (8) pertanggungjawaban program. Kedelapan fase ini pada intinya terdiri atas 4 kegiatan utama. Pertama, kegiatan menentuan tujuan dan menghasilkan dokumen untuk melakukan sebuah proses pembelajaran. Kedua, kegiatan melakukan implementasi proses pembelajaran berdasarkan dokumen tersebut. Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan. Keempat, membentuk sekolah demokrasi dari peserta target pembelajaran. Kegiatan ini akan berlangsung sejak Mei 2005 hingga Desember 2008.