A.    Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari pengembangan Sekolah Demokrasi adalah menumbuhkan kultur demokrasi di kalangan muda strategis melalui sebuah mekanisme pendidikan politik yang berbasis kepada kepentingan rakyat. Mengapa melalui pendidikan rakyat? Karena pendidikan adalah jalan utama untuk memperkuat kesadaran tentang bagaimana implementasi demokrasi kerakyatan itu dibangun. Pendidikan politik bagi kaum muda strategis perlu untuk mewadahi sejumlah anak muda yang begitu antusias dan takjub akan perubahan politik yang berjalan. Sebelum mereka memutuskan untuk ”terjun bebas” dalam dunia pergerakan maka bekal terpenting bukan hanya pengetahuan melainkan wawasan praktis bagaimana demokrasi itu didefinisikan. Wawasan praktis dalam pendidikan politik itu memiliki dua bentuk: praktis dan teoretis.
Pada tataran teoretis perlu diperkenalkan bagaimana konsep demokrasi dari berbagai aliran itu tumbuh. Varian-varian demokrasi diperkenalkan dengan menitikberatkan pada setting sosial ketika ide itu tumbuh. Tidak ada sebuah gagasan lahir tanpa dipengaruhi oleh realitas sosial-politik yang beredar di sekelilingnya. Realitas konflik maupun dinamika ekonomi, sosial, dan budaya menjadi elemen penting untuk melihat bagaimana nilai demokrasi itu dibentuk. Manfaat praktis pengenalan ini adalah memberikan bekal pengetahuan dasar kalau demokrasi bukan sebuah ide yang berjalan secara statis dan tidak perlu diredifinisi. Karena itu, pada tataran teoretis ini pula perlu dikembangkan ragam perspektif yang kini menjadi domain penting dunia pergerakan. Perspektif feminisme misalnya akan memberikan penajaman bagaimana proses eksploitasi berjalan dan menyentuh kalangan perempuan. Hal yang sama dengan perspektif kearifan lokal akan tampak bagaimana kolonisasi dan ”penyeragaman” kebudayaan adalah bagian inti dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Perspektif teoretis yang berbasis pada pengakuan HAM akan menempatkan nilai kemanusiaan pada dimensi yang lebih empirik, terutama konteks pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Sementara pada tataran praktis, penting untuk mengenalkan bagaimana demokrasi diterapkan di lapangan. Di sini kaum pergerakan perlu menyentuh secara langsung bagaimana rakyat kecil memahami demokrasi. Pendidikan yang menerjunkan kaum aktivis ke lapangan menjadi perlu untuk dilakukan, karena sentuhan akan realitas dapat membuat pengetahuan demokrasi menjadi sesuatu yang kongkret. Realitas ekonomi dan politik yang timpang akan melahirkan definisi demokrasi yang memiliki visi populis  serta daya sentuh yang kuat pada keberpihakan. Pendidikan yang mengutamakan aspek praksis ini akan memberikan bekal bagi para aktivis untuk mendesain organ gerakan Sekolah Demokrasi yang memiliki akar kuat di tangan rakyat

B.    Tujuan Khusus

1. Memberikan wawasan tentang hak politik dan hak-hak sipil di kalangan Sekolah Demokrasi: masyarakat akar rumput, aktivis parpol, pelaku bisnis, dan anggota parlemen (DPRD) untuk lebih memahami hak-hak rakyat, keadilan sosial, ekonomi, dan politik, pengawasan pembangunan, proses pembuatan kebijakan dan gerakan advokasi anti korupsi untuk mendukung reformasi.
2. Memberikan kemampuan teknis agar Sekolah Demokrasi dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, responsif terhadap isu-isu demokrasi, gender, HAM, dan mendukung gerakan anti korupsi.
3. Mendisain cikal bakal Komite Komunitas melalui kultur jaringan dan gerakan perubahan yang dilakukan secara bersama guna melahirkan tata pemerintahan lokal serta sistem politik demokratis, berpespektif gender, HAM, dan anti korupsi.

Sasaran

• Interaksi antar-pranata (inter-institutional interaction) diantara 4 pranata utama, yaitu lembaga politik, para politisi, komunitas bisnis, dan rakyat (civil society).
• Peserta target sekolah demokrasi: orang-orang muda yang diharapkan akan bisa meningkatkan kualitas wacana dalam keempat pranata utama tersebut untuk perluasan partisipasi politik menuju masyarakat yang demokratis.
• Peserta sekolah boleh berasal dari parpol, anggota DPR, LSM.